 |
| Peresmian PDP Jawa Barat (26/1/2023) |
PURWAKARTA - DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menuding Dirut Agro Jabar tidak pro terhadap pedagang kecil.
Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua DPW APPSI Jawa Barat, Nandang Sudrajat usai menghadiri peresmian Pusat Distribusi Provinsi (PDP), di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu 25 Januari 2023.
Nandang Sudrajat menyinggung pemberdayaan pedagang dalam sistem distribusi PDP.
"Pada kesempatan peresmian tadi saya juga harus mengucap astagfirulloh hal adzim karena ternyata dalam paparan peresmiannya Dirut PT AGRO JABAR dengan bangga menyatakan bahwa sudah menjadi impiannya bisa melakukan memotong rantai distribusi," ungkapnya.
"Sampai di situ saya setuju. Tapi, manakala pemotongan rantai distribusi itu diarahkan kepada ritel modern itu sudah keluar dari konsep dan ruh dasar dibentuknya PDP dengan landasan Perda di atas," tambah Nandang.
Nandang Sudrajat menilai Dirut PT AGRO JABAR tidak memahami landasan filosofis dan sosiologis dibentuknya PDP itu.
Bahwa selain diproyeksikan sebagai stabilisator ketersediaan pangan dan harga, juga mempunyai fungsi perlindungan bagi UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat.
Nandang menegaskan, hadirnya PDP merupakan amanat Perda Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pusat Distribusi Provinsi yang harus dipahami secara substansial oleh semua pihak.
"Tidak ada satu pun klausul yang meminta distribusi ke retail modern. Karena Perda ini bisa dikatakan merupakan lex spesialis bagi perlindungan pesar dan pedagang pasar rakyat," terang Nandang.
"Artinya, Dirut PT AGRO telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2020, dan di situlah kekecewaan kami. Itu sama dengan memperkaya orang yang sudah super kaya," tandasnya.
Lebih jauh, kata Nandang, Program Dirut Agro yang condong mengarah ke retail modern dalam sistem distribusi bertentangan dengan sambutan Gubernur Ridwan Kamil.
Dimana, Kang Emil menginginkan PDP berfungsi sebagai penyedia pangan yang terjangkau rakyat.
"Berkaitan dengan itu, pertanyaannya apakah rakyat kebanyakan berbelanja di ritel moderen? Atau pasar rakyat?," ungkap Nandang.
Sementara itu, Sekretaris DPW APPSI JABAR Yudi Setia Kurniawan berkomentar lebih keras lagi.
Ia memberi ultimatun ke Agro Jabar agar memahami substansi hadirnya PDP.
"Kalau Dirut Agro Jabar melaksanakan kebijakan itu, sama dengan kapitalis dibiayai rakyat Jawa Barat. Karena Agro Jabar Itu BUMD yang modalnya di distribusi dari APBD Jabar," terangnya.
"Ini sebuah pelanggaran berat yang dilakukan Dirut. Artinya, dirut tidak memahami prinsip prinsip dasar fungsi dari sebuah perusahaan negara / daerah yang selain mencari untung, tapi jangan keluar dari napas Pasal 33 UUD 1945. Tandas Yudi. Kami akan membuat nota keberatan ke DPRD Jabar," tutup Yudi.
(***)
