MAKASSAR - Aliansi Peduli Demokrasi Massenrempulu (APDM) mendesak Bawaslu Sulsel copot komisioner Bawaslu Enrekang.
Hal tersebut, disampaikan dalam demonstrasi APDM di Kantor Bawaslu Sulsel, Rabu 8 Februari 2023.
Dalam aksinya, sejumlah mahasiswa Enrekang menilai dugaan tidak profesionalisme proses perekrutan Panwaslu Desa Kelurahan.
Koordinator Aksi, Fadli menegaskan proses rekrutmen dinilai sarat akan dugaan nepotisme dan pelanggaran lainnya terkait UU Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Panwas Desa/kelurahan.
"Proses rekrutmen panwas desa/kelurahan di kabupaten enrekang khususnya kecamatan baraka berdasarkan hasil investigasi kami ada dugaan panwas desa yang diloloskan di Kecamatan Baraka terafiliasi partai politik," ungkap Fadli.
Fadli menambahkan, juga dugaan terjadinya nepotisme karena meloloskan panwas desa yang baru sekitar 3 tahun berdomisili di kelurahan Tomenawa dan mengabaikan prinsip kearifan lokal.
"Sebab ada 7 orang pendaftar yang jelas-jelas lahir dan besar dikelurahan tomenawa namun panwaslu kecamatan baraka malah meloloskan yang baru 3 tahun berdomisli dikelurahan itu," terangnya.
"Jadi kuat dugaan ada nepotisme yang terjadi dibalik semua itu sehingga kami mendesak bawaslu Provinsi untuk mencopot Panwaslu Kecamatan Baraka dan Bawaslu Kabupaten Enrekang atas hal itu,“ tegasnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel yang di temui dalam Audiensi dengan massa aksi menyampaikan akan menelusuri dan akan memanggil Bawaslu Kabupaten Enrekang dan Panwaslu Kecamatan Baraka.
"Aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Peduli demokrasi Massenrempulu akan ditindaklanjuti," ungkap Asradi Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel.
(***)
